Lokakarya “Health Care in Danger” Memotret Pembelajaran Pelayanan Kesehatan Pada Aksi Demo Pemilu 2019

94

Jakarta- Palang Merah Indonesia (PMI) didukung oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) bersama-sama dengan Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) mengadakan Lokakarya Health Care in Danger yang merupakan potret Pembelajaran Respons Pelayanan Kesehatan Pada peristiwa aksi demo Pemilu 2019.

“Saat ini keberadaan PMI sebagai bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kemanusiaan, termasuk salah satunya pelayanan kesehatan dalam situasi bencana, darurat, maupun konflik (Situasi sensitif dan gangguan keamanan),” Ujar Pengurus PMI Pusat, Rapiuddin Hamarung, dalam sebuah lokakarya di salahsatu hotel di jakarta.

Dijelaskannya, saat ini PMI sebagai anggota aktif dari Komunitas Peduli dan Referensi Health Care in Danger (HCID), telah melakukan beberapa kegiatan bersama dengan pemerintah dan beberapa organisasi kemanusiaan lainnya dalam penanganan dampak kekerasan terhadap pasien, tenaga kesehatan, fasilitas/aset, dan memastikan akses yang aman ke dan pemberi pelayanan kesehatan dalam situasi sensitif, gangguan keamanan, konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya.

Menurut Rapiuddin, dengan diadakan lokakarya semacam ini dapat meningkatkan keamanan bekerja pada situasi tidak aman bagi para tenaga kesehatan. Selain itu, harapannya dapat meningkat kesadaran semua organisasi kemanusiaan yang menyediakan layanan kesehatan serta petugas yang akan bertugas di situasi sensitif dan gangguan keamanan

Sementara itu, Kepala Bidang Kerja Sama ICRC Regional Indonesia dan Timor-Leste Kartika Juwita menambahkan, penyelenggaraan lokakarya ini secara inisiatif digagas dan dikoordinasikan dengan PMI dan juga bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI)

“Hal ini merupakan kontribusi dari ICRC untuk membantu PMI terutama terkait dengan akses yang lebih aman termasuk di dalamnya personilnya,”. Kata kartika.

Dikatakanya, inisiasi ini sangat penting, karena berkaca dari peristiwa yang terjadi pada aksi kerusuhan 22 Mei, dimana ada personil kesehatan menjadi korban atau terdampak dalam upaya pelayanan kesehatan

“Memang bukan PMI langsung yang terdampak, namun hal ini menjadi penting untuk dibahas karena pelayanan kesehatan sendiri merupakan komponen yang harus dilindungi terutama pada kondisi gangguan keamanan,” tambah kartika.

Hal ini untuk memahami peran dan tugas, serta akses dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi penting untuk diketahui oleh lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kemanusiaan.

“ICRC berharap adanya keberlanjutan dalam berjejaring tidak hanya dengan PMI dan aktor humanitarian lainnya namun juga dengan aparatur pemerintah seperti dinas kesehatan, kemenkes, polri dan TNI. Dengan adanya jejaring, maka akan memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait layanan kesehatan pada kondisi sensitif atau gangguan keamanan,” katanya

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dampak kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 2019, tercatat sebanyak 8 orang meninggal dan 905 orang luka-luka dengan 159 orang ditangani di posko lapangan dan ambulans, 732 orang ditangani di RS dan sebanyak 14 orang di tangani di Puskesmas

Dalam kesempatan ini hadir sejumlah narasumber dari berbagai instansi seperti Dinkes DKI Jakarta, Biddokes Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Dompet Dhuafa, MHKI, Pusat Krisis Kesehatan – kemenkes, termasuk jajaran PMI