Bimtek Penanganan Pengungsi BNPB Resmi Ditutup

36

BANDUNG – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Personil dalam Penanganan Pengungsi Akibat Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi (FPKP) resmi ditutup pada Jumat (28/5). Penutupan dilakukan oleh Plt. Direktur FPKP, Joko Sri Wismoko.

Dalam pidato penutupannya, Joko menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas personel dalam kegiatan penanganan pengungsi sejalan dengan amanat Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 hingga 2044 yaitu “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

“Penanganan darurat yang prima diukur salah satunya dari terus meningkatnya kualitas dan kuantitas personel untuk merespon dengan cepat dan tepat. Untuk menuju itu, salah satunya adalah melalui pelatihan yang diselenggarakan sesuai amanat Perpres 87/2020” terangnya.

Sebagai salah satu program prioritas BNPB, Bimtek dilaksanakan dalam tiga gelombang yang terbagi dalam zona barat, tengah, dan timur. Acara tersebut telah berlangsung selama lima hari mulai Senin (23/5) hingga Jumat (28/5) di Hotel Aston Tropika, Bandung.

Sembilan puluh orang bergabung menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sebagian lainnya berasal dari Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Flores Timur, Lembata, Sikka, Ende, dan Manggarai.

Kegiatan bimtek diisi dengan pemberian paparan, tanya jawab, dan tugas kelompok. Para peserta juga melakukan diskusi sebagai bentuk transfer of knowledge dan bertukar pengalaman antar daerah.

Materi-materi seperti manajemen penanganan darurat, pembiayaan, pertolongan pertama psikologis, kaji cepat, pendataan pengungsi, manajemen dapur umum, identifikasi kualitas/kuantitas air bersih, secara khusus diberikan oleh pembicara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, dan internal BNPB.